SUMBER HUKUM KETENAGAKERJAAN

SEKILAS ATURAN HUKUM PERBURUHAN DI INDONESIA

Zaman Penjajahan (sebelum Kemerdekaan)

& Zaman Perbudakan

1. Budak tidak punya hak apapun

2. Tidak ada peraturan pemeliharaan budak di P. Jawa

3. Di luar P. Jawa, perbudakan dikenal dengan istilah penghambaan

4. Tahun 1860 perbudakan dihapuskan

5. Zaman Rodi

6. Bekerja bersama-sama yang kemudian berunah menjadi kerja paksa. Untuk kepentingan yang memberi upah.

7. Kerja paksa digolongkan menjadi:

& Rodi untuk pemerintah penjajah

& Rodi untuk perorangan

& Rodi untuk desa

J Tahun 1938 Rodi dihapuskan

& Zaman Poenale Sanctie

1. Koeli untuk kerja tanah-tanah sewa dengan kontrak kerja 5 th.

2. Koeli kerja perkebunan besar

3. Menolak kerja dikenakan sanksi

4. Tahun 1942 Poenale Sanctie dihapuskan

5. Letak Hukum Perburuhan terpencar (KUHD dan KUHPdt)

6. Pandangan Hukum Perburuhan terletak pada kontrak sosial yang bebas è bergantung dari perorangan yang memakai buruh.

J Sifat HukumPerburuhan adalah “Privat Rechtelijk”

Zaman Kemerdekaan

1. Dikenal dengan istilah “Panca Krida Hukum Perburuhan”.

Menurut Prof. Iman Soepomo, SH :

& Bebaskan manusia Indonesia dari budak dan hamba;

& Bebaskan penduduk Indonesia dari Rodi/kerja paksa;

& Bebaskan penduduk Indonesia dari Poenale Sanctie;

& Bebaskan penduduk Indonesia dari rasa ketakutan akan kehilangan pekerjaan

& sewenang-wenang;

& Memberikan kedudukan hak yang seimbang kepada buruh dan memberikan kehidupan yang layak bagi buruh.

2. Sifat Hukum Perburuhan “Public Rechtelijk”

3. Peraturan Hukum Perburuhan memiliki sanksi pidana

J Meratifikasi Konvensi Inti ILO dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan

SUMBER HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM ARTI FORMIL

1. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

2. KEBIASAAN

3. KEPUTUSAN

4. TRAKAT

5. PERJANJIAN

PERUNDANG - UNDANGAN

1. UUD 1945, khususnya Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 dan Pasal 34.

2. UU No.23/1948 Jo UU No.3/1951, tentang Pengawasan Perburuhan

3. UU No.18.1956, mengenai Ratifikasi Konvensi ILO No.98/1949, tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama

4. UU No.22/1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. (masih berlaku sampai dengan 15 Januari 2006)

5. UU No. 80/1957, tentang Persetujuan Konvensi ILO No.100, mengenai Pengupahan Yang Sama bagi Pekerja/Buruh Laki-laki dan Perempuan untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya.

6. UU No. 3/1961, tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 106, mengenai Istirahat Mingguan dalam Perdagangan dan Kantor-kantor.

7. UU No. 12/1964 tentang Pemusatan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. (masih berlaku sampai dengan 15 Januari 2006)

8. UU No. 1/1970, tentang Keselamatan Kerja

9. UU No. 7/1981, tentang Wajib Lapor Perusahaan

10. Peraturan Pemerintah No.8/1981, tentang Perlindungan Upah

11. UU No. 7/1984, mengenai Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala

12. Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

13. UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

14. UU No. 11/1992, tentang Dana Pensiun di Perusahaan Swasta.

15.Keputusan Presiden No. 4/1992, tentang Pengesahan Konvensi ILO No.69, mengenai Sertifikasi Bagi Juru Masak di Kapal.

16.Keputusan Presiden No.83/1998, tentang Pengesahan Konvensi ILO No.87/1948 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.

17. UU No.9/1998, tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum

18. UU No.19/1999, tentang Pengesahan Konvensi ILO No.105, mengenai Penghapusan Kerja Paksa.

19. UU No. 20/1999, tentang Pengesahan Konvensi ILO No.138, mengenai Usia Minimum untuk Dibolehkan Bekerja.

20. UU No. 21/1999, tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 111, mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan.

21. UU No. 39/1999, tentang Hak Azasi Manusia

22. UU No.21/2000, tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

23. UU No.13/2003, tentang Ketenagakerjaan

24. UU No.21/2003, tentang Pengesahan Konvensi ILO No.81/1947, mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan.

25. UU No.2/2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

26. UU No.39/2004, tentang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri.

27. UU No.40/2004, tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional

Komentar

Posting Komentar

In Solidarity Forever....Salam Solidaritas Tanpa Batas!!! Cerdas Militan Bertanggung-Jawab

Postingan populer dari blog ini

“711” Memaknai Pitulungan Dan Kawelasan (?)

Gambar
Hari ke 7 (tujuh) tantangan #NulisRandom2015 dari Komunitas #NulisBukuComunity ZowLow – Setiap kata mengandung arti, setiap makna mengandung maksud, setiap nama mengandung do’a, begitulah orang-orang tua dahulu dalam memberikan sebuah nama selalu mempunyai maksud tujuan dan tentunya do:a. Apalah artinya sebuah nama bagi mereka tidak ada, setiap nama ada do’a, pasti itu! Lho kenapa sih demikian (?) tidak ada keterangan secara khusus tentang jal ini akan tetapi dari tuturan dari mulut ke mulut memanglah demikian (?). Adalah salah satu yang menjadi perhatian saya adalah memberi nama dengan angka semisal 711 pada salah satu brand bakpia makanan khas Jokja, belum banyak yang tahu tentang brand 711 ini apa maksudnya. Menurut sang pemilik brand menyatakan ini adalah do’a 7 berarti “pitu” (jawa) bermakna Pitulungan 11berarti “sewelas” (jawa) sehingga ketika digabungkan menjadi “nyuwun pitulungan lan kawelasan gusti Allah” meminta pertolongan dan perlindungan Allah S
Baca selengkapnya

SELAMAT DATANG DI FSP KEP KSPI KARANGANYAR

oleh : Eko Supriyanto NAMA ORGANISASI Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (DPC FSP KEP) Kabupaten Karanganyar. SIAPA & APA FSP KEP DPC FSP KEP adalah organisasi pekerja berbentuk Federasi yang menghimpun organisasi pekerja ditingkat perusahaan–perusahaan (unit kerja) yang kegiatannya dibidang atau sektor : Kimia, Energy, Pertambangan , Minyak, Gas Bumi dan Umum diseluruh Kabupaten Karanganyar. KAPAN FSP KEP DIDIRIKAN FSP KEP didirikan pada tanggal 30 Nopember 1990 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) III SPSI sebagai kelanjutan dari Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (SBLP FBSI) yang telah diubah , disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan waktu . Munas I FSP KEP diadakan pada 00 – 00 – 1995 Merupakan salah satu sektor dari SPSI Munas II FSP KEP diadakan pada 00 – 00 - 2000 .Memisahkan diri dari SPSI Munas III
Baca selengkapnya

IKRAR FSP KEP

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI PERTAMBANGAN MINYAK GAS BUMI DAN UMUM 1. Kami anggota federasi SP KEP adalah pekerja Indonesia bertekad menjadi insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami anggota federasi SP KEP adalah pekerja Indonesia bertekad untuk selalu berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta setia dan taat menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. 3. Kami anggota federasi SP KEP adalah pekerja Indonesia bertekad memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam membangun jiwa solidaritas dan kesetiakawanan yang tulus demi terciptanya kesejahteraan bersama. 4. Kami anggota federasi SP KEP adalah pekerja Indonesia bertekad meningkatkan etos kerja produktifitas kejujuran disiplin dan bertanggung jawab. 5. Kami anggota federasi SP KEP adalah pekerja Indonesia bertekad mengembangkan kemitraan dan harmonisasi hubungan industrial yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan Indonesia .
Baca selengkapnya