Penentuan KHL Karanganyar deadlock
Karanganyar (Solopos.com)–Penentuan nilai kebutuhan
hidup layak (KHL) Kabupaten Karanganyar yang digelar di aula Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Kamis
(15/9/2011), belum menemukan titik temu alias deadlock.
Pihak
serikat pekerja (SP) menginginkan agar KHL ditetapkan sesuai dengan
rata-rata hasil survei yang digelar oleh tim survei pada Januari-Juli
lalu, senilai Rp 852.340,79.
Sedangkan pihak Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Karanganyar menilai ada tingkat kesalahan 0,5 pada
survei tersebut sehingga nilai rata-rata survei perlu direvisi.
Salah
satu perwakilan dari Apindo, Roni Hartantyo mengatakan, karena belum
menemukan titik temu, maka Apindo meminta waktu untuk membicarakan
kembali kepada anggota yang lain guna koordinasi. Pasalnya, nilai
rata-rata itu sudah disampaikan pada tiga sidang sebelumnya, namun hasil
itu juga belum disepakati.
Sementara itu, pihak SP menerima
tingkat kesalahan survey itu dan menghormati tim survey. Namun kalau pun
kesalahan itu merubah nilai rata-rata, maka revisi nilainya tidak
turun, tapi naik.
“Kami setuju dengan tingkat ksalahan sebanyak
0,5 persen. Tapi kami minta naik karena Agusutus maupun Septermber tidak
ada survey lagi, karena sudah disepakati,” ungkap Bendahara Serikat
Pekerja Nasional (SPN) Karanganyar, Sumarso.
Pihaknya juga sudah
berkoordinasi dengan daerah lain se-Soloraya untuk menyepakati nilai UMK
sama dengan KHL. Menurut salah satu anggota dewan pengupahan dari
Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan
Umum (DPC FSP KEP) Karanganyar, Tatak Prihantoro, urutan tertinggi untuk
UMK yakni Solo, disusul Karanganyar, Sukoharjo dan Boyolali.
Menurutnya,
jangan sampai daerah satu dengan daerah lain saling terbalik. Posisi
UMK Karanganyar, katanya, dipastikan nomor dua setelah Solo, karena
Karanganyar memiliki pabrik paling banyak dari daerah lain. Sedangkan
pabrik terbanyak kedua di Sukoharjo. “Jangan sampai KHL Karanganyar ini
di bawah Sukoharjo. Semua pihak, termasuk Apindo juga tahu Karaganyar
ora mungin kalah karo Sukoharjo,” jelas Tatak.
Pasalnya, pada 2010 KHL Sukoharjo di bawah Boyolali yang seharusnya
berada pada posisi nomor empat.
Sementara itu, anggota dewan
pengupahan dari Biro Pusat Statistik (BPS) Karanganyar, Purwono
mengatakan, survei yang dilakukan sebelumnya itu menggunakan berbagai
parameter, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan produktifitas. Hasil
rata-rata survei saat ini, kata dia, meningkat dari tahun sebelumnya
yang hanya Rp 822.669.
Di sisi lain Kabid Hubungan Industri dan
Pengawasan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans, Drajad Mahendratama
menjelaskan, pihaknya akan memberi kesempatan sekali untuk merundingkan
kembali penentuan KHL antara Apindo dan SP. “Sidang selanjutkan akan
digelar Kamis (22/9/2011),” katanya.
(fas) ( Solopos )
Komentar
Posting Komentar
In Solidarity Forever....Salam Solidaritas Tanpa Batas!!! Cerdas Militan Bertanggung-Jawab