Dab Penyo Blog's

Cerita banyaknya para penitip nasib ternyata bukan cerita atau mungkin sebuah teori literature sejarah perjuangan para Pejuang Serikat Pekerja/Buruh dalam menjalankan perannya dalam organisasi mereka, namun demikianlah adanya ternyata mereka real ada disekitar kita atau bahkan diri kita sendiri atau teman dekat kita itu sang penitip nasib itu? Sering kali kita duduk termenung sambil menghisap sigaret kretek dan minum kopi kental manis mengangankan perbaikan nasib kita, kenaikan upah kita, perbaikan jaminan sosial kita, namun apa yang kita lakukan? Ya tetap duduk termanggu, berharap ada sebuah keajaiban?, Allah akan menurunkan rejeki kepada kita segera? menyerahkan sepenuhnya perjuangan kepada pengurus serikat pekerja atau perwakilan mereka? Ah saya rasa itu tidak mungkin sesuatu hal akan kita dapat dengan hanya termanggu berharap ada keajaiban, “Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak mau merubahnya” saya rasa kutipan sangat pas sekali dalam konteks ini.

Karanganyar –   Masih banyak buruh yang dibayar di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). Padahal dengan penghasilan setara UMK pun, para buruh belum dapat dikatakan bisa hidup layak. Hal tersebut terungkap dalam Aksi demo simpatik ratusan buruh menyambut Hari Buruh Sedunia di depan Gedung DPRD Karanganyar, Rabu (1/5). Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (FSPKEP) Karanganyar, Eko Supriyanto mengungkapkan bahwa masih banyak buruh yang mendapatkan upah dibawah Rp 800 ribu. “UMK Karanganyar saja Rp 896.500. Bahkan dengan upah sejumlah UMK saja, belum mendapatkan hidup yang layak,” ungkap Eko. Eko mengungkapkan terdapat sekitar lima perusahaan yang masih belum membayar upah sesuai UMK. Data tersebut berdasarkan laporan dari buruh anggota federasinya. Bahkan salah satu perusahaan ekspedisi yang ada di Karanganyar hanya memberi upah sebesar Rp 500 ribu dan menahan ijazah pekerjanya. “Namun para buruh tersebut tak bisa berbuat banyak. Ketakutan akan dipecat

Karanganyar –  Menyambut Hari Buruh Sedunia, ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) Karanganyar menggrudug gedung DPRD setempat untuk melakukan orasi. Ratusan tersebut mengancam untuk bersikap golongan putih (Golput) dalam berbagai pemilu mendatang, Rabu (1/5). Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) Karanganyar Eko Supriyanto dalam orasinya menegaskan selama ini keberadaan dari kaum merupakan kaum yang termarginalkan. Dan tidak mendapat perhatian dari para pejabat. Namun saat mendekati pemilu banyak sekali pejabat atau calon wakil rakyat yang berpura-pura memperhatikan agar dalam pemilu nanti memilih mereka. Jika pembiaran itu terus berlanjut, maka ratusan buruh di Karanganyar siap untuk menyatakan sikap golput dalam gelaran pesta demokrasi mendatang. Baik itu Pemilihan Umum Gubernur (Pilgub) maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kara

KARANGANYAR— Tepat pada hari buruh, Rabu (1/5), ratusan buruh menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Karanganyar. Selain menuntut kesejahteraan, mereka juga menilai masih banyak kalangan buruh di Karanganyar yang dibayar di bawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang sudah ditetapkan. Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (FSPKEP) Karanganyar, Eko Supriyanto dalam orasinya membeberkan bahwa masih banyak buruh Karanganyar yang mendapat upah di bawah Rp 800.000. “UMK Karanganyar saja Rp 896.500. Padahal dengan upah sebesar UMK itu, buruh belum mendapatkan kehidupan yang layak,” katanya. Dari data yang diperoleh Eko, terdapat lima perusahaan yang belum membayar pekerjanya sesuai standar UMK. Bahkan salah satu perusahaan ekspedisi yang ada di Karanganyar hanya memberi upah sebesar Rp 500.000 dan menahan ijazah pekerjanya. “Namun para buruh tidak dapat berbuat banyak. Tidak berani melaporkan karena ijazah ditahan dan takut tidak mendapatkan penghasilan.

KARANGANYAR, suaramerdeka.com  - Meski hanya dilakukan sekitar seratusan orang, namun para buruh di Kabupaten Karanganyar juga bersemangat dalam aksi Mayday atau Hari Buruh Sedunia, Rabu (1/5). Mereka menggelar aksi unjuk rasa yang dilanjutkan dengan audiensi dengan para Muspida yang dilakukan di Gedung DPRD Karanganyar. Dalam aksinya para buruh yang tergabung dalam DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) Karanganyar menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah. Antara lain menolak upah murah, menolak tenaga  outsourcing atau alih daya serta menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Mereka juga mendesak agar pemerintah segera melaksanakan undang undang (UU) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), menolak rancangan undang undang (RUU) Organisasi Masyarakat (ormas) dan solidaritas untuk para buruh PT Thiess Contractor Indonesia di Kutai, Kalimantan Timur. "Saat ini para buruh masih termarginalkan, serta tid

KARANGANYAR, suaramerdeka.com –  Sekitar 30-an pekerja anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Karanganyar menggelar aksi demo di depan rumah dinas Bupati Karanganyar. Mereka menggugat upah buruh regional yang belum dilaksanakan sepenuhnya. Aksi demo dikawal ketat anggota Polres Karanganyar yang jumlahnya justru lebih banyak. Sebab semula, para buruh menginformasikan akan mengerahkan lebih dari 1.000 massa, sehingga petugas yang disiapkan juga banyak. Namun ternyata hanya puluhan orang saja, dengan alasan diwakili para pengurus dari berbagai perusahaan. Selain itu, aksi ini juga hanya pemanasan saja menjelang peringatan Hari Buruh se Dunia pada 1 Mei mendatang. Dalam aksinya, Eko Supriyanto yang menjadi koordinator aksi mengatakan, saat ini kondisi buruh di Karanganyar khususnya dan di Indonesia pada umumnya masih jauh dari harapan. Mereka masih menjadi golongan tertindas yang diperlakukan semau-maunya oleh pengusaha. "Contoh sederhana UMK yang masih ja

BURUH KARANGANYAR MENGGUGAT [kembali] “J a m i n a n  S o s i a l,  T o l a k  U p a h  M u r a h  & O u t s o u r c i n g” #tahukah saudara SJSN? Apa itu SJSN? Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun . (UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN)       Diterbitkannya Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan turunan dari UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi tonggak sejarah pelaksanaan sistem jaminan sosial secara komprehensif, terintegrasi di Indonesia, dan merupakan awal dari up