Tolak Survey KHL Pemprov DKI, 13 Federasi SP Nasional Sepakat Minta Pemerintah Revisi KHL
SIARAN PERS BERSAMA 13 FEDERASI SERIKAT PEKERJA NASIONAL JAKARTA 21 OKTOBER 2014 Tolak Survei KHL Pemprov DKI, 13 Federasi SP Nasional Sepakat Minta Pemerintah Revisi KHL Hasil survey Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang diolah oleh unsur BPS DKI tentang nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2015 di DKI Jakarta sebesar Rp 2,331 juta/bulan dengan KHL 60 item menghasilkan jumlah yang lebih kecil dibandingkan nilai Upah Minimum Provinsi 2014 (UMP 2014). Atas dasar itu, 13 Federasi Serikat Pekerja Nasional yang mewakili elemen buruh mendukung sepenuhnya sikap dewan pengupahan buruh yang juga mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Merevisi besaran KHL 2015. Pihak Serikat Pekerja/Serikat Buruh pun menilai, dalam penetapan hasil tersebut patut dicurigai. Jelas, hal ini terjadi karena pastinya ada "Pesanan dari Para pihak Pengusaha Hitam" agar UMP DKI 2015 naiknya menjadi kecil sehingga Pemprov DKI kembali menjalani kebijakan upah murah. Tak hanya itu, dalam hasil surv