Dianggap Tidak Layak, Buruh Tolak PP 78

KARANGANYAR, Lintas Solo-Serikat buruh yang tergabung dalam Forum Komunikasi Serikat Buruh Karanganyar (FKSBK)menolak PP No 78  tahun 2015 tentang pengupahan.
Hal tersebut terungkap dalam audiensi  FKSBK bersama Komisi D DPRD Karanganyar, Selasa (4/10/2016).
Ketua  FKBSK, Eko Supriyanto, mengatakan, dalam PP  No 78 mengatur formula baru kenaikan upah minimum yang menyebabkan kenaikan upah setiap tahunnya  menjadi baku.
Dijelaskannya, penetapan upah minimum berdasarkan  inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dan bukan berbasis kebutuhan hidup layak.
“Kami tetap menolak PP 78.PP tersebut membatasi kenaikan upah minmum dan menghilangkan mekanisme perhitungan berbasis kebutuhan hidup layak,” katanya kepada lintassolo.com.
Dijelaskannya,  PP ini juga  menghilangkan hak berunding serikat buruh sehingga melanggar  UU No 13 tahun 2003 tentang  ketenagakerjaan termasuk melanggar konvensi ILO No 331 yang mengatur kewajiban melakukan konsultasi dengan buruh untuk menentukan upah minimum.
“Sekali lagi kami tegaskan, kami tetap menolak PP 78 tahun 2015,” tegasnya.
Sementara itu, terkait dengan upah minimum kabupaten (UMK)  2016 yang berlaku di Karanganyar, FKSBK menilai tidak berjalan sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL).
Menurut Eko, berdfasarkan hasil survey  2015, KHL di Karanganyar sebesar Rp1.441.470, sementara UMK saat ini sebesar Rp1.420.000.
“UMK ini belum sesuai dengan KHL. Kondisi ini juga diperparah dengan UMK antara yang bekerja di atas lima tahun, UMK nya sama dengan pekerja yang baru bekerja satu tahun. Kami mendesak agar para wakil rakyat memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk menggunakan KHL sesuai  hasil survey,” jelasnya.
Sementara itu, kepala bidang  hubungan industrial  dan pengawasan ketenagakerjaan Dinsosnakertrans Karanganyar, Sri Wibowo, tetap  berpedoman kepada PP 78 tahun  2015.
Menurut, Sri Wibowo, Dinsosnakertrans tidak dapat mengevaluasi kebiijakan Gubernur Jawa Tengah yang telah menetapkan besarnya UMK.
“Kami tetap berpedoman kepada PP 78. Kami juga tidak bisa melakukan evaluasi terhadap keputusan gubernur,” kata dia.
Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Karanganyar, Endang Muryani, akan memperjuangkan hak buruh ini hingga ke Provinsi.
“Hasil pertemuan ini, akan kita musyawarahkan dalam rapat komisi.Yang jelas, kita tetap memperjuanghkan hak rekan-rekan pekerja sesuai dengan mekanisme yang ada,” kata Endang.| Iwan Iswanda
Editor: Joko Larsono sumber : http://www.lintassolo.com

Komentar

Posting Komentar

In Solidarity Forever....Salam Solidaritas Tanpa Batas!!! Cerdas Militan Bertanggung-Jawab

Postingan populer dari blog ini

“711” Memaknai Pitulungan Dan Kawelasan (?)

Gambar
Hari ke 7 (tujuh) tantangan #NulisRandom2015 dari Komunitas #NulisBukuComunity ZowLow – Setiap kata mengandung arti, setiap makna mengandung maksud, setiap nama mengandung do’a, begitulah orang-orang tua dahulu dalam memberikan sebuah nama selalu mempunyai maksud tujuan dan tentunya do:a. Apalah artinya sebuah nama bagi mereka tidak ada, setiap nama ada do’a, pasti itu! Lho kenapa sih demikian (?) tidak ada keterangan secara khusus tentang jal ini akan tetapi dari tuturan dari mulut ke mulut memanglah demikian (?). Adalah salah satu yang menjadi perhatian saya adalah memberi nama dengan angka semisal 711 pada salah satu brand bakpia makanan khas Jokja, belum banyak yang tahu tentang brand 711 ini apa maksudnya. Menurut sang pemilik brand menyatakan ini adalah do’a 7 berarti “pitu” (jawa) bermakna Pitulungan 11berarti “sewelas” (jawa) sehingga ketika digabungkan menjadi “nyuwun pitulungan lan kawelasan gusti Allah” meminta pertolongan dan perlindungan Allah S
Baca selengkapnya

SELAMAT DATANG DI FSP KEP KSPI KARANGANYAR

oleh : Eko Supriyanto NAMA ORGANISASI Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (DPC FSP KEP) Kabupaten Karanganyar. SIAPA & APA FSP KEP DPC FSP KEP adalah organisasi pekerja berbentuk Federasi yang menghimpun organisasi pekerja ditingkat perusahaan–perusahaan (unit kerja) yang kegiatannya dibidang atau sektor : Kimia, Energy, Pertambangan , Minyak, Gas Bumi dan Umum diseluruh Kabupaten Karanganyar. KAPAN FSP KEP DIDIRIKAN FSP KEP didirikan pada tanggal 30 Nopember 1990 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) III SPSI sebagai kelanjutan dari Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (SBLP FBSI) yang telah diubah , disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan waktu . Munas I FSP KEP diadakan pada 00 – 00 – 1995 Merupakan salah satu sektor dari SPSI Munas II FSP KEP diadakan pada 00 – 00 - 2000 .Memisahkan diri dari SPSI Munas III
Baca selengkapnya

IKRAR FSP KEP

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI PERTAMBANGAN MINYAK GAS BUMI DAN UMUM 1. Kami anggota federasi SP KEP adalah pekerja Indonesia bertekad menjadi insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami anggota federasi SP KEP adalah pekerja Indonesia bertekad untuk selalu berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta setia dan taat menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. 3. Kami anggota federasi SP KEP adalah pekerja Indonesia bertekad memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam membangun jiwa solidaritas dan kesetiakawanan yang tulus demi terciptanya kesejahteraan bersama. 4. Kami anggota federasi SP KEP adalah pekerja Indonesia bertekad meningkatkan etos kerja produktifitas kejujuran disiplin dan bertanggung jawab. 5. Kami anggota federasi SP KEP adalah pekerja Indonesia bertekad mengembangkan kemitraan dan harmonisasi hubungan industrial yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan Indonesia .
Baca selengkapnya