Dab Penyo Blog's

  SUKOHARJO  (Soloaja.co) – Ketua Partai Buruh Kabupaten Sukoharjo yang juga perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah, Eko Suprianto, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo atas dukungan dan fasilitasi dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025. Eko menilai, dukungan dari pemerintah daerah menjadi bukti nyata hadirnya sinergi antara buruh dan pemangku kebijakan. “Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo yang telah memfasilitasi kegiatan Hari Buruh. Ini adalah momentum perjuangan kelas buruh, dan kami harap ini menjadi awal dari sinergitas yang baik antara pemerintah daerah, APINDO, dan seluruh stakeholder di Sukoharjo,” ujarnya, Jumat 2 Mei 2025. Ia menegaskan bahwa Hari Buruh merupakan momen penting dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, baik di tingkat lokal maupun nasional. Eko juga menekankan pentingnya kolaborasi yang berkelanjutan antara buruh, pemerintah, dan...

Oleh : Jacob Ereste : *Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional Perlu Disegerakan Agar Dapat Berfungsi dan Berperan Menjaga Stabilitas Nasional* Masalah buruh semakin banyak yang tidak mampu diatasi dan diselesaikan oleh organisasi buruh dalam upaya  pendampingan, pembelaan hingga meningkatkan kesejahteraan bagi kaum buruh yang semakin tertekan dan terpinggirkan. Demikian juga dengan kehadiran partai buruh -- jangankan untuk membantu kaum buruh -- sekedar untuk meloloskan dirinya saja agar bisa duduk di legislatif seperti tak satu pun mengendus angin surga di parlemen. Dari catatan BPS terbaru, terungkap bahwa angkatan kerja bertambah hingga 3,67 juta orang hingga ditotal seluruhnya 153,05 juta. Dari jumlah total ini, kata Kepala BPS, Amalia Adininggar baru sebanyak 145,77 juta yang sudah bekerja. Artinya, ada sekitar 8,72 juta yang menganggur alias tidak punya pekerjaan. Tapi ada juga angka pengangguran yang muncul sebesar 7,28 juta orang. Artinya, semua angka yang disebutka...

Anak-anak Revolusi yang Kini Bungkam Ketika Daya Gugat Sipil Melemah dan Demokrasi Diambang Bahaya *Oleh: Mangesti Waluyo Sedjati* _Aktivis sosial, pegiat pendidikan & ekonomi kerakyatan, dan mahasiswa Program Doktor Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya_ Dua dekade lalu, suara lantang mahasiswa mengguncang kursi kekuasaan. Intelektual tak segan menulis kritik tajam. Rakyat bersatu dalam satu barisan menuntut perubahan. Reformasi 1998 adalah puncak keberanian sipil: ketika keberanian melawan rezim otoriter mengalahkan rasa takut dan kenyamanan. Namun hari ini, generasi yang dulu dikenal sebagai anak-anak revolusi… diam. Bukan karena tidak tahu apa yang terjadi, tapi karena memilih bungkam. Atau mungkin, sudah dibungkam—oleh jabatan, fasilitas, atau kebingungan yang dibuat-buat. Keheningan itu sangat terasa ketika menyaksikan dua peristiwa besar. Pertama, *saat revisi Undang-Undang TNI* digulirkan, suara protes bermunculan. Mahasiswa turun ke jalan, LSM bersuara keras...

*Siaran Pers KSPI dan Partai Buruh* *KSPI dan Partai Buruh: Ribuan Buruh akan Aksi di Depan Istana Selamatkan Buruh Sritex dan Buruh Ter-PHK Lainnya yang Mencapai Ratusan Ribu* *Pemerintah Gagal Menyelamatkan Sektor Riil, Badai PHK di Depan Mata* Ribuan buruh dari Jabotabek yang tergabung dalam KSPI dan Partai Buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di Istana Negara dan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada hari Rabu, 5 Maret 2025. Selain melakukan aksi di Istana Negara dan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, KSPI dan Partai Buruh juga akan melakukan aksi di Semarang, Jawa Tengah. Menurut Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, aksi ini dilakukan untuk memperjuangkan agar buruh Sritex menjadi karyawan tetap yang dimiliki oleh investor baru serta menghindari PHK yang diduga bisa mencapai ratusan ribu buruh akibat tutupnya PT Sritex. Penutupan ini diperkirakan akan diikuti oleh tutupnya anak-anak perusahaan dan supplier PT Sritex. Said Iqbal menjelaskan bahw...

*Siaran Pers Partai Buruh Gelar Rakernas 2025* *Rakernas Partai Buruh akan Menentukan Capres dan Cawapres RI 2029 pada 17 s.d 19 Februari 2025* Partai Buruh akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Tahun 2025 pada Senin, 17 Februari 2025, bertempat di Hotel Tavia, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Acara pembukaan akan dimulai pukul 09.30 WIB dan dihadiri kurang lebih 1.000 orang, di mana 500 orang hadir secara langsung di Hotel Tavia dan 500 orang yang lain mengikuti secara daring melalui Zoom, berasal dari 38 Provinsi, 393 Kabupaten/Kota, 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, forum guru dan tenaga honorer, JALA PRT, organisasi buruh migran, organisasi pekerja informal, organisasi perempuan PERCAYA, organisasi pekerja informal, dan organisasi kerakyatan lainnya dari seluruh Indonesia. Rakernas ini yang paling utama akan membuat keputusan penentuan Capres/Cawapres RI Tahun 2029 dari Partai Buruh...

*Siaran Pers FSPMI dan Partai Buruh* *Ribuan Buruh FSPMI dan Partai Buruh Sampaikan Aspirasi ke DPR RI Tanggal 6 Februari 2025* Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang merupakan anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ke-26, ribuan buruh dari Jabodetabek yang tergabung dalam FSPMI dan Partai Buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada 6 Februari 2025. Tidak kurang dari 5.000 buruh diperkirakan akan hadir di aksi tersebut. Selain di Jakarta, aksi serupa juga akan dilaksanakan serentak di berbagai daerah seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Gorontalo, dan Batam. Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz, menegaskan bahwa aksi ini merupakan tradisi tahunan yang selalu dilakukan setiap peringatan HUT FSPMI untuk menegaskan kembali komitmen perjuangan buruh terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan pekerja. "Aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi terkait isu-isu perburuha...

*Siaran Pers Partai Buruh* Terkait Keputusan MK, berikut penjelasan Partai Buruh mengenai pasal-pasal atau norma hukum yang berlaku. *I. Upah* 1. Dengan dicabutnya Pasal 88 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 27 UU No. 6 Tahun 2023, maka PP No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan otomatis tidak berlaku lagi dan tidak dapat dijadikan acuan dalam penetapan upah minimum tahun 2025. 2. Mulai tahun 2025, akan ada upah minimum sektoral yang nilainya di atas upah minimum provinsi atau kabupaten/kota (UMP/UMK). 3. Ketentuan mengenai nilai indeks tertentu (α) yang sebelumnya ditetapkan sebesar 0,1 hingga 0,3, tidak lagi berlaku seiring dicabutnya Pasal 88D ayat 2 dalam Pasal 81 angka 28 UU No. 6 Tahun 2023. Besaran nilai indeks tertentu untuk upah minimum tahun 2025 harus dirundingkan dengan serikat pekerja. 4. Karena PP 51/2023 tidak lagi berlaku, maka tidak ada lagi batas bawah dan batas atas upah minimum. 5. Kenaikan upah minimum tahun 2025 diusulkan sebesar inflasi ditambah pertumbuhan eko...