Pemilu Dan Kepemilikan Saham Buruh

*PEMILU DAN KEPEMILIKAN SAHAM BURUH*

*_(Indonesia harus bisa)_*

HARIANMERDEKA.ID-Bernie Sanders, kandidat Presiden Amerika Serikat pada saat Pemilu di Amerika beberapa tahun lalu begitu gencar usulkan model Kepemilikan Buruh Demokratis. Dikarenakan isu ini, dia sempat diunggulkan dan mendapat dukungan kuat terutama dari anak anak muda, walaupun kelompok konservatif akhirnya menggagalkan kandidasi dia. 

Amerika Serikat memang negara yang sudah terapkan sistem kepemilikan saham buruh sejak mereka tandatangani Undang Undang Tentang Kepemilikan Saham Buruh ( employee share ownership plan / ESOP) di perusahaan sejak tahun 1974 yang diperbaiki lagi tahun 1984 . Bernie mengusulkan agar modelnya kedepan menjadi demokratis dengan mengusulkan kepemilikan saham sebesar 51 persen untuk buruh dengan nama Undang Undang Kepemilikan Saham Buruh Demokratis ( UU KSBD) atau ESOP FAIRNESS Act yang telah diajukan kedepan Konggres tahun 2021. 

Sejak Undang Undang Kepemilikan Saham Buruh ( UU KSB)  ditandatangani tahun 1974, saat ini ada kurang lebih 13 juta buruh di Amerika Serikat yang jadi pemilik saham perusahaan. Namun menurutnya jika kepemilikan saham buruh itu hanya di bawah 51 persen berarti kuasa keputusan perusahaan belum demokratis karena masih berada di tangan segelintir investor. 

Dalam model Kepemilikan Demokratis itu semestinya buruh atau pekerja yang memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan perusahaan itu diberikan porsi lebih besar dalam mengambil keputusan perusahaan. Bukan didasarkan pada model keputusan di tangan segelintir orang investor seperti dalam perusahaan konvensional seperti yang berlaku saat ini. 

Model kepemilikan buruh atau ESOP ini di Indonesia memang belum menjadi wacana dan beberapa gelintir perusahaan saja yang menerapkan secara sukarela.  Jumlah sahamnya juga jangankan 51 persen, rata rata belum sampai 5 persen dan itupun dikuasai oleh manajemen kelas menengah, bukan kelas buruh.  

Sejarah kepemilikan saham buruh di Amerika itu memang cukup dramatis. Ketika tahun 1970 terjadi protes masyarakat soal isu kesenjangan sosial ekonomi lalu munculah wacana Kepemilikan Saham Buruh tersebut dan sebagai responya akhirnya ditandatanganilah UU Kepemilikan Saham Buruh. 

Wacana yang muncul pada masa itu didorong oleh para intelektuil muda dan aktifis sosial serta tekanan organisasi buruh. Mereka sangat getol memperjuangkanya. 

Di Indonesia, entah kenapa wacana ini belum juga muncul. Bahkan organisasi buruh yang ada belum pernah membuat rekomendasi untuk perjuangkan hal ini. Boro boro Kepemilikan Buruh Demokratis 51 persen saham, ESOP saja belum menjadi isu yang penting menjadi bagian dari rekomendasi dalam kongres atau rapat rapat umum organisasi buruh. 

Padahal, jika kita melihat kondisi kesenjangan sosial ekonomi kita sesungguhnya sudah cukup parah. Lembaga Oxfam tahun 2021 merilis empat anggota keluarga konglomerat di Indonesia itu kekayaanya sama dengan seratus juta rakyat Indonesia dari yang termiskin. 

Saat ini kita sedang menghadapi masa mendekati Pemilu, tapi sepertinya juga semua hanya sibuk memilih siapa dan bukan program program apa yang akan mereka perjuangkan. Isu kepemilikan saham buruh ini belum ada yang menyuarakan, baik itu orang orang yang telah berencana menjadi kandidat Presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota maupun Parlemen. Organisasi buruh dan partai buruh yang ada juga tidak mengangkat isu penting ini. 

Masalah kepemilikan ini sangat penting. Sebab apa yang tak kamu miliki itu tentu tak dapat kamu kendalikan. Ini juga dianggap dapat menjadi model penerapan sistem pasar sosial, atau sistem pasar berkeadilan. Seharusnya, bangsa dan negara yang katanya menganut sistem demokrasi ekonomi dan asas Gotong Royong atau Pancasila itu penerapan model kepemilikan saham untuk buruh ini sangat relevan. Apalagi tujuan negara kita jelas, ingin ciptakan masyarakat yang Adil dan Makmur. Atau kita memang hanya suka dengan slogan daripada tindakan? 

Jakarta, 15 Juli 2023

Suroto

Anggota organisasi think thank AKSES