Siapkan mayday milik kita

“Apakah kaum buruh mempunyai suatu alasan untuk memcampurkan tuntutan ekonomi atau tuntutan apapun (!) pada suatu Hari Perburuhan Internasional?”

Ya, Kita semua Buruh Indonesia, bekerja tanpa kepastian kerja dan kesejahteraan!!! Sementara elit politik dan pengusaha asyik berpesta berebut jabatan untuk melayani sang pemodal dengan membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan buruh serta rakyat semua.

Siapkan mayday milik kita

DIRAYAKAN TANGGAL 02 MEI 2011 DI DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materil maupun spirituil. sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi kondusif bagi pembangunan dunia usaha.

Pembangunan Ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan, tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah bekerja, tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu peran pemerintah daerah dalam hal ini semua pemangku kepentingan diharapkan dapat membina, mengarahkan, membuat regulasi dan peraturan yang menyeimbangkan aspek perlindungan tenaga kerja diwilayahnya akan tetapi juga kelangsungan usaha.

PHK massal sekarang ini menjadi trend dengan alasan keuangan perusahaan akan tetapi benarkah hal ini semua karena perusahaan bangkrut? Tentu hal ini bukan alasan mutlak sebagai pembenaran terjadinya PHK. Akan tetapi banyak kita lihat dengan perusahaan buka kembali dengan system kerja kontrak dan outsourching, belum lagi hak – hak normative bagi pekerja yang banyak dilanggar kalangan dunia usaha. Kita harus mewaspadai bahwa penutupan pabrik, pengabungan unit usaha dan PHK hanyalah cara untuk merubah system kerja tetap menjadi system kerja kontrak/ outsourching dengan alasan krisis.

Nah dengan berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang demikian pelik dan menghisap semua kaum pekerja maka peran pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk tidak berpangku tangan menyaksikan ini semua terjadi.

Kapitalisme menghancurkan kehidupan rakyat,

Hasil Pemilu Legislatif makin menunjukkan bahwa kapitalisme akan semakin menguasai sistem hingga jantung ekonomi Indonesia dan akan selalu memakai elit politik dan intelektual pro pemodal serta alat-alat negara untuk menjaganya, maka tidak ada jalan lain kecuali kami pekerja Indonesia menyatukan diri dan menuntut perubahan yang lebih berarti untuk masa depan kita. Perubahan nasib bagi buruh adalah perubahan sistem ekonomi sebagimana telah dicanangkan oleh Faunding Fathers kita baik melalui ajaran-ajaran maupun sebagaimana telah tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. (Pasal 33, UUD 1945) Solusi lain adalah keterlibatan rakyat pekerja sebesar-besarnya dalam kontrol dan pengelolaan Negara menjadi keharusan. Nah dengan momentum ini kami Forum Komunikasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh se-Kabupaten Karanganyar mendesak kepada pemerintah untuk :

- HAPUSKAN SYSTEM KERJA KONTRAK/ OUTSOURCHING

- TOLAK PHK DALAM BENTUK APAPUN

- NAIKAN UPAH BURUH

- MEMBUAT PERDA KETENAGAKERJAAN YANG PRO PEKERJA

- MEWAJIBKAN SETIAP INVESTASI YANG MASUK DI BUMI INTANPARI UNTUK TAAT DAN TUNDUK KEPADA PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU TERMASUK UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

Federasi SP KEP KSPI Karanganyar, SBSI ’92 Karanganyar, SPN Karanganyar, FSP RTMM – SPSI Karanganyar, SP Farkes Reformasi