Buruh Karanganyar Tolak UMK

Karanganyar  - Kalangan buruh dan pekerja di Kabupaten Karanganyar menolak besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2013 yang ditetapkan sebesar Rp 896.500 perbulan. Besaran UMK tersebut dinilai masih belum memenuhi standar kebutuhan hidup layak buruh.

Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (FSPKEP) Karanganyar, Eko Supriyanto kepada wartawan JUmat (23/11) mengatakan, pihaknya merasa tidak puas karena dari awal berharap UMK yang

ditetapkan lebih dari Rp 896.500. “Besaran UMK ini masih jauh dari standar kebutuhan hidup buruh di Karanganyar. Angka ini masih kalah jauh jika dibandingkan UMK daerah lain,” ujarnya.

Menurut Eko, UMK di sejumlah kawasan industri di Pulau Jawa yang besarnya mencapai lebih dari satu juta rupiah, harusnya bisa diikuti. Apalagi wilayah Karanganyar juga termasuk kawasan industri di mana banyak berdiri pabrik besar dan menyerap ribuan tenaga kerja. “Sangat disayangkan kalau UMK Karanganyar masih di bawah satu juta rupiah.

Padahal Karanganyar dikenal sebagai Intanpari (industri, pertanian, pariwisata,red),” jelasnya.

Eko menjelaskan, ketidakpuasan para pekerja dengan besaran UMK yang ditetapkan juga dilandasi adanya kesalahan dalam penentuan komponen dalam penghitungan besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di seluruh Kabupaten/Kota termasuk di Karanganyar.  Pasalnya, dalam penentuan KHL kali ini dilakukan penggabungan antara Permenakertrans Nomor 17/2005 dengan Permenakertrans Nomor 13/2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian KHL.

Adanya penggabungan dua peraturan tersebut, lanjut Eko, mengakibatkan komponen KHL yang dihitung hanya 60 komponen saja. Seharusnya, ada sekitar 85 komponen KHL yang dihitung jika patuh pada Permenakertrans

yang baru yakni Nomor 13/2012. “Harusnya yang digunakan adalah peraturan baru dan yang lama tidak digunakan. Tapi karena digabung, jelas hasilnya jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan,” tambahnya. ( Timlo.net )