Mengapa Upah Minimum Jawa Tengah Rendah (?) Refleksi Perjuangan Upah 2014

Kebakkramat City - Rangkaian tahun 2014 telah dilalui dengan suka dan duka, kerja keras, perjuangan panjang tanpa lelah, advokasi kasus, konsep, loby, aksi, rapat-rapat, diskusi, pelatihan, seminar dan lainnya telah dilalui, disana-sini masih juga banyak kekurangan (?)

itulah sebuah dinamika dalam perjuangan, perjuangan buruh tak akan pernah surut walau tahun terus berganti..!! selama masih banyak buruh yang didholimi buruh akan terus bergerak dan melawan.

dalam berbagai kesempatan selalu ada saja sebuah pertanyaan mengapa perjuangan upah Jawa Tengah masih rendah dibandingkan dengan Propinsi lainnya (?)

sebagai bahan refleksi perjuangan upah 2014 yuk kita mencoba menghitung mengkalkulasi hal hal apa saja yang menjadikan seperti ini (?)

1. Narimo Ing Pandum
ini adalah adagium konsep filosofi orang Jawa yang mengejawantahkan bahwa orang Jawa menerima "pesti" takdirnya menerima apa yang menjadi haknya, walau beberapa kalangan buruh menolak argumentasi ini dengan berbagai alasan, perjuang-pejuang buruh di Jabar, DKI, Batam itu juga banyak orang Jawa? Jawa Timur juga Jawa kenapa beda? ehm benar juga ya hehehe begitulah Jawa Tengah.

2. Minim Pergerakan
alasan yang kedua ini agaknya banyak yang mengiyakan namun ada juga yang menolak argumentasi ini, ya coba kita lihat berapa banyak aliansi buruh di Jawa Tengah ? Asam Urat (Pekalongan), Gebrak (Demak), Gemuruh (Cilacap) Gerbang (Semarang Kota), Prabusora (Solo Raya), Forum Komunikasi SP/SB Kabupaten Karanganyar (Karanganyar) dan lainya, namun efektifkah untuk menekan pengambil kebijakkan? dari sekian aksi besar saya mencatat hanya di Kota Semarang yang agak efektif, dari 35 Kabupaten/ Kota pergerakan berpusat di Semarang saya yakin kurang berdampak. harus ada aksi besar dan bisa melumpuhkan urat nadi perekonomian? itu mungkin baru kelihatan berdampak.
wilayah Jawa Tengah yang belum sepenuhnya industrial minded juga sangat berpengaruh terhadap pergerakan karena penghasilan mereka tidak sepenuhnya dari UMK akan tetapi juga hasil kerja menggarap sawah mereka disamping kerja sampingan lainya seperti ojek, makelaran dan lain-lainya. Disamping itu ada juga sekelompok kalangan apriori terhadap pergerakan akhirnya mereka menjadi PENITIP NASIB. menyerahkan sepenuhnya perjuangan kepada pengurus serikat. Hal lain yang membuat minim pergerakan karena konflik internal serikat, kepentingan pengurus juga menjadikan minimnya pergerakan disamping perpecahan organisasi.

3. KHL berdasarkan rata-rata survey dan atau hasil survey terakhir
alasan ini saya yakin banyak yang mengiyakan, inilah yang paling sangat berpegaruh terhadap UMK yang mereka terima bagaimana tidak KHL didasarkan seperti ini? semisal survey Januari - September kemudian di rata-rata dan itupun dibulan yang ada hari raya idul fitri tidak ada survey KHL dan ada juga hasil survey terakhir digunakan sebagai hasil KHL. tidak ada yang mengunakan prediksi bulan Desember kecuali Kota Semarang dan Kabupaten Demak dan itupun masih prediksi bulan desember belum ada penambahan prediksi inflasi tahun berikutnya (?)

4. Pemerintah Absen Dalam Penentuan Upah
dalam berbagai kesempatan seperti penentuan UMK, perselisihan hubungan industrial dan lainnya pemerintah dianggap absen setiap kesempatan. mengapa demikian? seumpama penentuan upah itu sebuah pertarungan adalah pertarungan tidak seimbang antara buruh dan majikannya. sementara majikan dengan kapitalnya bisa mereka beli dari konsultan hukum, pekerja pro kapitalisme dan hukumpun bisa mereka beli, sementara buruh apa yang bisa beli? terkecuali kekompakkan dan militansinya? hanya itu kekuatannya, disisi lain pemerintah hanya hadir sebagai wasit. Lalu dimanakah peran pemerintah/ negara? sebagai jaring pengaman/ safety net seharusnya UMK tidak ada tawar menawar dan juga penangguhan? sepertinya mereka dibiarkan bertarung sendiri selanjutnya mereka tetapkan(?)

Sebenarnya masih banyak persoalan kenapa upah buruh di Jawa Tengah rendah namun inilah sedikit gambarannya, seandainya kita sandingkan dengan daerah lainnya dengan item survey yang sama 60 item, methode survey yang sama akan tetapi terjadi ketimpangan yang besar pastilah ada keselahan. Letak kesalahannya dimana? ya salah satunya absenya pemerintah dalam penentuan upah.

Bagaimana menurut anda (?)

Karanganyar, 02 Januari 2014
oleh : Dab Penyo