2014, Buruh Tuntut Upah Rp 3 Juta

LAWEYAN- Buruh yang tergabung dalam Persatuan Pergerakan Buruh Soloraya (Prabusora) menuntut pemerintah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar Rp 3.082.231 pada 2014 mendatang. Hal ini lantaran upah buruh di Jawa Tengah (Jateng) cukup rendah jika dibandingkan provinsi lain, seperti Jawa Timur (Jatim) maupun DKI Jakarta.
“Hasil survei pasar yang kami lakukan beberapa waktu lalu menunjukkan nilai Komponen Hidup Layak (KHL) di eks Karesidenan Surakarta sebesar Rp 3.082.231. Kami minta agar jumlah itu dijadikan acuan penetapan KHL 2014 yang akan menjadi dasar perhitungan UMK,” ungkap Koordinator Prabusuro, Eko Supriyanto, saat jumpa pers di RM Pringsewu, Sabtu (14/9).
Ia memaparkan,  upah buruh di Jawa Tengah (Jateng) cukup rendah. Di Semarang saja yang merupakan ibukota provinsi hanya sebesar Rp 1,2 juta per bulan. Bahkan di Kabupaten Cilacap sangat kecil hanya Rp 816.000 per bulan. Ia membandingkan dengan upah di Jatim Rp 1,7 juta dan DKI Jakarta sebesar Rp 2,2 juta.
“Upah Jateng itu terendah di Indonesia, dengan jumlah itu jelas tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka kami melakukan survei tandingan dengan memakai 84 item, Jumat (13/9) kemarin. Sedangkan survei dari Dewan Pengupahan Soloraya hanya memakai 64 item saja,” papar dia.
Dijelaskan, 84 item itu mencakup semua kebutuhan hidup buruh sehari-hari. Seperti biaya bermasyarakat seperti iuran sampah, iuran keamanan dan dana sosial maupun biaya transportasi. Termasuk juga kebutuhan air minum, perlengkapan perumahan, sandang, pendidikan meliputi kebutuhan bacaan serta kesehatan.
“Itu sangat penting dan rutin dilakukan setiap bulan jumlah yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Kami hidup bersosialisasi, ini kami punya acuan jelas dan ini tentu tidak muluk-muluk, padahal kanpertumbuhan perekonomian Indonesia itu cukup tinggi tapi tidak bisa dirasakan para buruh,” jelas dia.
Bersama-sama aliansi buruh se-Jateng, pihaknya menggelar aksi besar-besaran di Semarang, Minggu (15/9). Mereka menuntut pemerintah menaikan upah minimum 2014 mendatang sebesar 50 persen. Selain itu juga menuntut pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri tentang komponen hidup layak, sekaligus menolak Instruksi Presiden (Inpres) tentang pembatasan upah minimum 2014 mendatang.
“Aksi itu untuk memberikan tekanan agar pemerintah memperhatikan nasib buruh. Karena nilai KHL selama itu merupakan akal-akalan dan rekayasa. Aksi tersebut akan diturunkan ke masing-masing daerah sehingga tidak ada lagi UMK rendah di tahun 2014 mendatang,” ujar perwakilan Prabusora lainnya, Suharno. Ari Welianto [ joglosemar.co ]

Komentar

Posting Komentar

In Solidarity Forever....Salam Solidaritas Tanpa Batas!!! Cerdas Militan Bertanggung-Jawab

Postingan populer dari blog ini

“711” Memaknai Pitulungan Dan Kawelasan (?)

Gambar
Hari ke 7 (tujuh) tantangan #NulisRandom2015 dari Komunitas #NulisBukuComunity ZowLow – Setiap kata mengandung arti, setiap makna mengandung maksud, setiap nama mengandung do’a, begitulah orang-orang tua dahulu dalam memberikan sebuah nama selalu mempunyai maksud tujuan dan tentunya do:a. Apalah artinya sebuah nama bagi mereka tidak ada, setiap nama ada do’a, pasti itu! Lho kenapa sih demikian (?) tidak ada keterangan secara khusus tentang jal ini akan tetapi dari tuturan dari mulut ke mulut memanglah demikian (?). Adalah salah satu yang menjadi perhatian saya adalah memberi nama dengan angka semisal 711 pada salah satu brand bakpia makanan khas Jokja, belum banyak yang tahu tentang brand 711 ini apa maksudnya. Menurut sang pemilik brand menyatakan ini adalah do’a 7 berarti “pitu” (jawa) bermakna Pitulungan 11berarti “sewelas” (jawa) sehingga ketika digabungkan menjadi “nyuwun pitulungan lan kawelasan gusti Allah” meminta pertolongan dan perlindungan Allah S
Baca selengkapnya

SELAMAT DATANG DI FSP KEP KSPI KARANGANYAR

oleh : Eko Supriyanto NAMA ORGANISASI Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (DPC FSP KEP) Kabupaten Karanganyar. SIAPA & APA FSP KEP DPC FSP KEP adalah organisasi pekerja berbentuk Federasi yang menghimpun organisasi pekerja ditingkat perusahaan–perusahaan (unit kerja) yang kegiatannya dibidang atau sektor : Kimia, Energy, Pertambangan , Minyak, Gas Bumi dan Umum diseluruh Kabupaten Karanganyar. KAPAN FSP KEP DIDIRIKAN FSP KEP didirikan pada tanggal 30 Nopember 1990 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) III SPSI sebagai kelanjutan dari Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (SBLP FBSI) yang telah diubah , disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan waktu . Munas I FSP KEP diadakan pada 00 – 00 – 1995 Merupakan salah satu sektor dari SPSI Munas II FSP KEP diadakan pada 00 – 00 - 2000 .Memisahkan diri dari SPSI Munas III
Baca selengkapnya

Bisa Berimbas PHK Massal, Buruh Garmen dan Tekstil di Karanganyar Juga Tolak Kenaikan BBM

Solo, Seruu.com - Buruh di Kabupaten Karanganyar menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan diterapkan pada Aprlil 2012 karena bisa memicu terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. "Kami tegas menolak rencana kenaikan BBM yang jelas akan memberatkan pereknomian para buruh. Bisa-bisa kaum buruh makin jatuh miskin," tegas Sekretaris Garmen dan Tekstil (Gartex) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Karanganyar, Sugi kepada wartawan Selasa (6/3). Menurut Sugi, kenaikan harga BBM akan memukul kehidupan buruh dan masyarakat kecil. Kenaikan harga BBM secara langsung akan menaikkan harga kebutuhan pokok dan tarif transportasisehingga membuat beban biaya operasional perusahaan makin tinggi. "Jika perusahaan tak mampu dengan biaya operasional yang tinggi tersebut maka bayang-bayang PHK di depan mata. "Kalau ini tetap dinaikkan pasti PHK di mana-mana. Karena beban operasional perusahaan semakin besar dan imbasnya karyawan yang
Baca selengkapnya