Lagi, Pembahasan UMK Deadlock

KARANGANYAR—Rapat pembahasan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karanganyar kembali berakhir deadlock(buntu), Selasa (22/10). Antara buruh dan pengusaha sama-sama tidak mau mengalah dengan usulan besaran kebutuhan hidup layak (KHL) versi masing-masing.
Rapat yang digelar di kompleks Setda Karanganyar itu, kalangan buruh mengusulkan besarnya KHL Rp 1.309.234,78. Hasil itu diperoleh dari survei KHL September yakni Rp 1.235.127,15 dikalikan dengan inflasi rata-rata sebesar 6 persen. Jumlah itu mengalami perubahan dari KHL yang diajukan sebelumnya yakni Rp 1.337.148,65.
“Awalnya kita gunakan inflasi rata-rata dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 8,26 persen antara Januari-Agustus, tapi kemudian angka inflasi kita ubah jadi rata-rata 6 persen,” kata Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Umum (FSPKEP) Karanganyar, Eko Supriyanto didampingi Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Karanganyar, Sabat Bambang Ismanto.
Menurutnya, revisi ini juga telah disepakati oleh empat serikat pekerja yaitu FSPKEP, SPN, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dan Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (SP-RTMM).
Sementara dari pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengajukan angka KHL sebesar Rp 1.129.321,57, yang didasarkan pada survei selama tahun 2013. “Ini baru KHL karena kita baru bicara KHL, karena mekanismenya KHL disetujui dulu baru bicara UMK,” ujar Edi Darmawan, perwakilan dari Apindo Karanganyar.
Ia menjelaskan besaran angka yang diusulkan oleh Apindo itu berasal dari survei yang dilakukan bersama yakni pihak pengusaha, serikat pekerja, dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Karanganyar. Edi pun berharap kesepakatan UMK yang diambil nanti bisa menguntungkan kedua belah pihak. “Kami berharap dari pihak serikat pekerja bisa menerima dan dari pengusaha tidak keberatan, yang penting kan seperti itu,” ucapnya usai rapat.
Sedangkan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinsosnakertrans Karanganyar, Sundoro, yang hadir pada pembahasan UMK tersebut, mengatakan sejauh ini memang masih ada tarik ulur dan perbedaan dalam penentuan angka UMK. Namun ia berharap kesepakatan antara pihak pengusaha dan serikat pekerja segera terwujud. “Bila pada akhirnya tidak tercapai kesepakatan, maka akan diserahkan kepada Bupati Karanganyar,” ujarnya. Ahmad Rodif Hafidz [ joglosemar.co ]

Komentar

Posting Komentar

In Solidarity Forever....Salam Solidaritas Tanpa Batas!!! Cerdas Militan Bertanggung-Jawab

Postingan populer dari blog ini

“711” Memaknai Pitulungan Dan Kawelasan (?)

Gambar
Hari ke 7 (tujuh) tantangan #NulisRandom2015 dari Komunitas #NulisBukuComunity ZowLow – Setiap kata mengandung arti, setiap makna mengandung maksud, setiap nama mengandung do’a, begitulah orang-orang tua dahulu dalam memberikan sebuah nama selalu mempunyai maksud tujuan dan tentunya do:a. Apalah artinya sebuah nama bagi mereka tidak ada, setiap nama ada do’a, pasti itu! Lho kenapa sih demikian (?) tidak ada keterangan secara khusus tentang jal ini akan tetapi dari tuturan dari mulut ke mulut memanglah demikian (?). Adalah salah satu yang menjadi perhatian saya adalah memberi nama dengan angka semisal 711 pada salah satu brand bakpia makanan khas Jokja, belum banyak yang tahu tentang brand 711 ini apa maksudnya. Menurut sang pemilik brand menyatakan ini adalah do’a 7 berarti “pitu” (jawa) bermakna Pitulungan 11berarti “sewelas” (jawa) sehingga ketika digabungkan menjadi “nyuwun pitulungan lan kawelasan gusti Allah” meminta pertolongan dan perlindungan Allah S
Baca selengkapnya

SELAMAT DATANG DI FSP KEP KSPI KARANGANYAR

oleh : Eko Supriyanto NAMA ORGANISASI Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (DPC FSP KEP) Kabupaten Karanganyar. SIAPA & APA FSP KEP DPC FSP KEP adalah organisasi pekerja berbentuk Federasi yang menghimpun organisasi pekerja ditingkat perusahaan–perusahaan (unit kerja) yang kegiatannya dibidang atau sektor : Kimia, Energy, Pertambangan , Minyak, Gas Bumi dan Umum diseluruh Kabupaten Karanganyar. KAPAN FSP KEP DIDIRIKAN FSP KEP didirikan pada tanggal 30 Nopember 1990 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) III SPSI sebagai kelanjutan dari Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (SBLP FBSI) yang telah diubah , disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan waktu . Munas I FSP KEP diadakan pada 00 – 00 – 1995 Merupakan salah satu sektor dari SPSI Munas II FSP KEP diadakan pada 00 – 00 - 2000 .Memisahkan diri dari SPSI Munas III
Baca selengkapnya

Bisa Berimbas PHK Massal, Buruh Garmen dan Tekstil di Karanganyar Juga Tolak Kenaikan BBM

Solo, Seruu.com - Buruh di Kabupaten Karanganyar menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan diterapkan pada Aprlil 2012 karena bisa memicu terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. "Kami tegas menolak rencana kenaikan BBM yang jelas akan memberatkan pereknomian para buruh. Bisa-bisa kaum buruh makin jatuh miskin," tegas Sekretaris Garmen dan Tekstil (Gartex) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Karanganyar, Sugi kepada wartawan Selasa (6/3). Menurut Sugi, kenaikan harga BBM akan memukul kehidupan buruh dan masyarakat kecil. Kenaikan harga BBM secara langsung akan menaikkan harga kebutuhan pokok dan tarif transportasisehingga membuat beban biaya operasional perusahaan makin tinggi. "Jika perusahaan tak mampu dengan biaya operasional yang tinggi tersebut maka bayang-bayang PHK di depan mata. "Kalau ini tetap dinaikkan pasti PHK di mana-mana. Karena beban operasional perusahaan semakin besar dan imbasnya karyawan yang
Baca selengkapnya