Keputusan Besaran UMK Karanganyar Ada di Tangan Bupati

KARANGANYAR—Karena tak kunjung terjadi kesepakatan, akhirnya serikat pekerja dan pengusaha mengajukan besaran upah minimum kabupaten (UMK) 2014 versi masing-masing kepada bupati. Selanjutnya pihak bupatilah yang akan memutuskan besaran UMK itu untuk kemudian diserahkan ke gubernur Jateng.
Pada rapat terakhir pembahasan UMK, dari serikat pekerja tetap mengajukan besaran UMK Rp 1.309.234, sedangkan pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga ngotot di angka Rp 1.129.321. Keduanya juga ngotot dengan besaran kebutuhan hidup layak (KHL) versi masing-masing.
“Setelah pertemuan itu sudah tidak ada lagi pertemuan lagi. Sehingga keputusan berapa angka yang diusulkan ke gubernur ada di tangan bupati,” ungkap Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Umum (FSPKEP), Eko Supriyanto, Rabu (30/10).
Pernyataan Eko juga diamini oleh Plh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Karanganyar, Sundoro. Ia mengatakan dua angka tersebut telah diserahkan kepada Bupati Rina Iriani, selanjutnya akan diusulkan ke gubernur. “Hari ini (kemarin) sudah diserahkan ke bupati untuk diputuskan. Kemungkinan besok (hari ini) mulai diproses untuk diusulkan ke gubernur,” ujar Sundoro.
Terkait besaran angka yang mungkin disetujui oleh Bupati Rina, Sundoro mengaku tidak tahu menahu. “Kalau soal angka saya belum tahu. Bupati juga nanti yang memutuskan, berapa yang diusulkan ke gubernur. Tapi yang jelas ini adalah hasil kesepakatan kedua belah pihak (serikat pekerja dan pengusaha),” ungkapnya. Ahmad Rodif Hafidz [ joglosemar.co ]

Komentar

Posting Komentar

In Solidarity Forever....Salam Solidaritas Tanpa Batas!!! Cerdas Militan Bertanggung-Jawab

Postingan populer dari blog ini

“711” Memaknai Pitulungan Dan Kawelasan (?)

Gambar
Hari ke 7 (tujuh) tantangan #NulisRandom2015 dari Komunitas #NulisBukuComunity ZowLow – Setiap kata mengandung arti, setiap makna mengandung maksud, setiap nama mengandung do’a, begitulah orang-orang tua dahulu dalam memberikan sebuah nama selalu mempunyai maksud tujuan dan tentunya do:a. Apalah artinya sebuah nama bagi mereka tidak ada, setiap nama ada do’a, pasti itu! Lho kenapa sih demikian (?) tidak ada keterangan secara khusus tentang jal ini akan tetapi dari tuturan dari mulut ke mulut memanglah demikian (?). Adalah salah satu yang menjadi perhatian saya adalah memberi nama dengan angka semisal 711 pada salah satu brand bakpia makanan khas Jokja, belum banyak yang tahu tentang brand 711 ini apa maksudnya. Menurut sang pemilik brand menyatakan ini adalah do’a 7 berarti “pitu” (jawa) bermakna Pitulungan 11berarti “sewelas” (jawa) sehingga ketika digabungkan menjadi “nyuwun pitulungan lan kawelasan gusti Allah” meminta pertolongan dan perlindungan Allah S
Baca selengkapnya

SELAMAT DATANG DI FSP KEP KSPI KARANGANYAR

oleh : Eko Supriyanto NAMA ORGANISASI Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (DPC FSP KEP) Kabupaten Karanganyar. SIAPA & APA FSP KEP DPC FSP KEP adalah organisasi pekerja berbentuk Federasi yang menghimpun organisasi pekerja ditingkat perusahaan–perusahaan (unit kerja) yang kegiatannya dibidang atau sektor : Kimia, Energy, Pertambangan , Minyak, Gas Bumi dan Umum diseluruh Kabupaten Karanganyar. KAPAN FSP KEP DIDIRIKAN FSP KEP didirikan pada tanggal 30 Nopember 1990 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) III SPSI sebagai kelanjutan dari Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (SBLP FBSI) yang telah diubah , disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan waktu . Munas I FSP KEP diadakan pada 00 – 00 – 1995 Merupakan salah satu sektor dari SPSI Munas II FSP KEP diadakan pada 00 – 00 - 2000 .Memisahkan diri dari SPSI Munas III
Baca selengkapnya

Bisa Berimbas PHK Massal, Buruh Garmen dan Tekstil di Karanganyar Juga Tolak Kenaikan BBM

Solo, Seruu.com - Buruh di Kabupaten Karanganyar menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan diterapkan pada Aprlil 2012 karena bisa memicu terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. "Kami tegas menolak rencana kenaikan BBM yang jelas akan memberatkan pereknomian para buruh. Bisa-bisa kaum buruh makin jatuh miskin," tegas Sekretaris Garmen dan Tekstil (Gartex) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Karanganyar, Sugi kepada wartawan Selasa (6/3). Menurut Sugi, kenaikan harga BBM akan memukul kehidupan buruh dan masyarakat kecil. Kenaikan harga BBM secara langsung akan menaikkan harga kebutuhan pokok dan tarif transportasisehingga membuat beban biaya operasional perusahaan makin tinggi. "Jika perusahaan tak mampu dengan biaya operasional yang tinggi tersebut maka bayang-bayang PHK di depan mata. "Kalau ini tetap dinaikkan pasti PHK di mana-mana. Karena beban operasional perusahaan semakin besar dan imbasnya karyawan yang
Baca selengkapnya