Jelang Mogok Nasional, Aksi Penolakan PP Pengupahan Terus Bergulir Di Daerah

KSPI, KAU – 02/11/2015 Kaum buruh terus bergerak melakukan aksi di daerah-daerah mulai hari ini sampai 2 minggu kedepan di Batam, Aceh, Sumut, Lampung serta puluhan ribu buruh se-Jatim di kantor Gubernur, Serang, Bogor Dsb. Sedangkan puluhan ribu buruh Se-Jabotabek kembali akan melakukan aksi di Istana Presiden pada 10-11 November bersama mahasiswa menyuarakan melawan kebijakan kapitalis dan liberal pemerintahan Jokowi-JK.

Dalam aksi nanti, yang menjadi tuntutan buruh ialah dalam kebijakan pengupahan dengan cara menolak Formula baru kenaikan upah minimum yakni Inflasi+PDB, cabut PP no 78/2015 tentang upah, dan naikan upah minimum 2016 sekitar Rp 500 ribuan.

Selain itu, buruh juga menolak jargon pemerintah yang selalu mengatakan “setiap tahun upah naik” dan “formula upah baru memberikan KEPASTIAN”, alasan buruh menolak :

1. Jargon setiap tahun upah buruh naik adalah pembodohan kepada rakyat dan buruh oleh Menaker (mungkin karena belum pernah jadi buruh, jadi menyerang psikologis buruh dengan seolah-olah melalui PP dan formula baru ini upah mulai ada kenaikan, sungguh pemikiran yang dangkal dari menaker) karena dari zaman orde baru pun upah sudah naik bahkan serikat buruh terlibat dalam proses penentuan besaran kenaikannya tapi sekarang peran serikat buruh diabaikan yang jelas-jelasnya melanggar UU nomor 13/2003 pasal 88.

Menaker sudah “keblinger” demi mempertahankan jabatannya dan tunduk pada “kerakusan pengusaha/ Apindo.”

2. Jargon bahwa formula ini memberikan kepastian sungguh sudah “menina bobokan” sebagian kecil kalangan yang tidak pernah merasakan pedihnya ditengah bulan kehabisan uang untuk membeli susu anaknya, berhutang untuk sekedar membayar biaya pendidikan,diusir oleh pemilik kontrakan karena akhir bulan tidak bisa membayar, ter-phk tanpa terprediksi karena status pekerja kontrak/outsourcing dll (karena ditengah bulan gaji sudah habis akibat kebijakan upah murah selama ini) dan “menyenangkan hati” pengusaha hitam dan Apindo yang dari sepuluh tahun yang lalu disuarakan Sofyan Wanandi tentang upah murah.

Mari kita hitung tahun 2016 buruh Jakarta menerima upah Rp 3,1 juta (kurang dari US $240/bulan) setara dengan 8 hari biaya makan pekerja asing di Jakarta, sekali lagi hanya untuk makan (sehari makan 2 kali dengan biaya Perhari makan siang dan malam US $30).

Bandingkan biaya riil yang harus dikeluarkan buruh Jakarta perbulan untuk makan Rp 1,2 juta/bulan (makan perhari di warteg pagi Rp 10 ribu,siang Rp 15 ribu dan malam Rp 15 ribu dikali 30 hari=Rp 1,2 juta/bulanl),ongkos transportasi Rp750 ribu/bulan,biaya sewa rumah Rp 700 ribu/bulan,jadi total biaya pasti dikeluarkan buruh Rp 2,65 juta/bulan dan sisa ditangan buruh Rp 450 ribu/bulan untuk beli baju,jajan anak,sepatu,iuran RT, biaya sekolah dll, apakah bisa hidup dengan Rp 450 ribu/bulan di jakarta? (Ingat data menunjukan 70%-85% buruh adalah penerima upah minimum), apakah demi mengejar slogan”KEPASTIAN” maka kita melupakan kesejahteraan? Apakah demi menyenangkan investor atas nama mengejar pertumbuhan ekonomi maka buruh kembali dikorbankan dimiskinkan secara struktural?.

Mari lihat berapa upah minimum di beberapa negara ASEAN (bandingkan dengan upah minimum Jakarta 2016 Rp 3,1 juta),Manila Rp 4,5 juta, Bangkok Rp 3,6 juta, Tiongkok Rp 3,9 juta, Kuala Lumpur Rp 3,4 juta. Lalu buruh Indonesia diminta bersaing dengan upah murah itu? Dimanakah hati Presiden Jokowi dan Wapres JK?.

Oleh karena itu, buruh meminta dicabutnya PP 78/2015 dan bangun dialog Tripartit untuk merumuskan upah layak dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, sebelum mogok nasional selama 1 minggu yang melibatkan 5 juta buruh di 20 provinsi dan 200 kab/kota.

Besok, ribuan buruh akan melakukan aksi di Serang, Banten, serta di Kabupaten Bogor ,Jawa Barat. Dan pada tanggal 4 November 2015, buruh di Medan dan Surabaya juga akan melakukan aksi unjuk rasa.

Terima Kasih

Said Iqbal
Presiden KSPI