BERKONSPIRASI DENGAN PENGUSAHA LEMAHKAN GERAKAN KAUM BURUH,KSPI DESAK DIRJEN PHI & JAMSOS KEMENAKER DICOPOT
SIARAN PERS KSPI 3 JUNI 2015 DI KEMENAKER
BERKONSPIRASI DENGAN PENGUSAHA LEMAHKAN GERAKAN KAUM BURUH,KSPI DESAK DIRJEN PHI & JAMSOS KEMENAKER DICOPOT
KSPI- Koordinator Aksi KSPI, Marmin Hartono menegaskan jika para buruh
se-Indonesia mentuntut untuk segera dicopotnya Dirjen PHI Jamsos
Kemenaker. Hal ini terkait adanya dugaan konspirasi antara dirjen PHI
dan pengusaha dengan dikeluarkannya surat himbauan Dirjen PHI dan Jamsos
yang meresahkan kalangan serikat pekerja tertanggal 12 Maret 2015
kepada seluruh Kepala Dinas Tenaga Kerja se Indonesia, tentang setiap SP
membuat AD ART terpisah dengan Federasinya.
"Upaya tersebut adalah upaya untuk melemahkan gerakan buruh Indonesia.yang makin menguat dalam 5 tahun terakhir, sehingga kami duga himbauan tersebut adalah upaya pesanan dari pihak pengusaha."Katanya Marmin di kantor Kemenaker ,Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (3/6/2015).
Marmin menjelaskan,didalam penjelasan pasal 11 UU 21/2000, sudah terang benderang penjelasannya bahwa Serikat Pekerja dapat menggunakan AD ART Federasinya, dan Federasi dapat menggunakan AD ART konfederasinya. Dan kebijakan tersebut sudah berjalan hampir 15 tahun.
"Sehingga, kami meminta agar pemerintah jangan membuat penjelasan baru secara sewenang wenang, terkait pasal 11 UU No 21 th 2000 tersebut, apalagi kebijakan yang tersebut bertentangan dengan penjelasan yang sudah diatur dalam penejelasan UU 21/2000 yang kelihatannya bertujuan untuk mempersulit pendirian serikat pekerja dan ingin melemahkan gerakan buruh." Tegas Marmin mengingatkan kesewangan para Dirjen di Kemenaker.
Marmin juga mengungkapkan, saat ini pemerintah mulai terlihat kegelisahannya dengan ketidak senangannya karena semakin menguatnya gerakan buruh di Indonesia. Belum lagi, kebijakan tersebut tidak pernah didiskusikan dengan Tripartit Nasional atau kalangan buruh lainnya. "Sehingga jelas, pemerintah sudah mulai gelisah dan terus mencoba melemahkan gerakan kaum buruh." Cetusnya.
Terima Kasih
Tim Media KSPI
"Upaya tersebut adalah upaya untuk melemahkan gerakan buruh Indonesia.yang makin menguat dalam 5 tahun terakhir, sehingga kami duga himbauan tersebut adalah upaya pesanan dari pihak pengusaha."Katanya Marmin di kantor Kemenaker ,Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (3/6/2015).
Marmin menjelaskan,didalam penjelasan pasal 11 UU 21/2000, sudah terang benderang penjelasannya bahwa Serikat Pekerja dapat menggunakan AD ART Federasinya, dan Federasi dapat menggunakan AD ART konfederasinya. Dan kebijakan tersebut sudah berjalan hampir 15 tahun.
"Sehingga, kami meminta agar pemerintah jangan membuat penjelasan baru secara sewenang wenang, terkait pasal 11 UU No 21 th 2000 tersebut, apalagi kebijakan yang tersebut bertentangan dengan penjelasan yang sudah diatur dalam penejelasan UU 21/2000 yang kelihatannya bertujuan untuk mempersulit pendirian serikat pekerja dan ingin melemahkan gerakan buruh." Tegas Marmin mengingatkan kesewangan para Dirjen di Kemenaker.
Marmin juga mengungkapkan, saat ini pemerintah mulai terlihat kegelisahannya dengan ketidak senangannya karena semakin menguatnya gerakan buruh di Indonesia. Belum lagi, kebijakan tersebut tidak pernah didiskusikan dengan Tripartit Nasional atau kalangan buruh lainnya. "Sehingga jelas, pemerintah sudah mulai gelisah dan terus mencoba melemahkan gerakan kaum buruh." Cetusnya.
Terima Kasih
Tim Media KSPI
Komentar
Posting Komentar
In Solidarity Forever....Salam Solidaritas Tanpa Batas!!! Cerdas Militan Bertanggung-Jawab