100 % KHL, UMK Karanganyar Rp 896.500

 KARANGANYAR—Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karanganyar 2013 disepakati lembaga tripartit yang terdiri dari Serikat Pekerja (SP), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Karanganyar sebesar Rp 896.500. Nominal UMK itu mencapai 100 persen dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Bupati Karanganyar Rina Iriani mengatakan usulan UMK tersebut langsung dikirimkan ke Gubernur Jateng, Selasa (2/10). Menurutnya, pembahasan UMK sempat alot dan terjadi perdebatan panjang antara Serikat Pekerja dan Apindo. Perbedaan keduanya terjadi pada penentuan besaran sewa rumah yang berefek pada nilai KHL.
“Selama ini untuk sewa rumah, Serikat Pekerja mengusulkan sebesar Rp 70.000 setiap bulannya, sedangkan Apindo mengusulkan Rp 60.000 per bulan. Ini yang menjadikan perbedaan hitungan KHL keduanya,” ujar Rina.
Pada pembahasan terakhir yang langsung dimediasi oleh dirinya kemarin malam, Rina mengaku langsung mengambil jalan tengah untuk menjembatani perbedaan tersebut. Akhirnya angka sewa rumah disepakati Rp 65.500 per bulan.
Rina pun berharap semua perusahaan mematuhi besaran UMK yang sudah disepakati tersebut. Terkait sanksi jika ada perusahaan yang tidak mematuhi, ia pun tidak mau berandai-andai. “Saya sangat percaya bahwa semua perusahaan di Karanganyar tak akan ada yang mangkir dari memenuhi kewajibannya membayar sesuai UMK,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (FSPKEP) Karanganyar, Eko Supriyanto, mengatakan menghargai kesepakatan besaran UMK yang dimediasi oleh Bupati Karanganyar. Pasalnya, proses pembahasan UMK sudah sangat melelahkan dan memakan waktu cukup lama.  “Berapa pun besarnya UMK nanti, kami akan menghargainya. Sebab pembahasan ini sudah memakan waktu yang sangat panjang oleh tim survei,” ujar Eko.
Pihaknya masih berharap besaran UMK bisa berubah seperti yang sebelumnya diusulkan oleh Serikat Pekerja yakni Rp 901.000. Menurut Eko, meskipun usulan UMK telah diserahkan kepada Gubernur Jateng, namun masih akan dibahas lagi oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jateng, sebelum akhirnya ditetapkan oleh gubernur. “Saat dibahas di Dewan Pengupahan juga masih ada perwakilan dari pekerja, sehingga semoga bisa berubah. Tetapi kami akan menghargai apapun keputusannya nanti,” harapnya.
Muhammad Ikhsan ( Joglosemar )

Komentar

Posting Komentar

In Solidarity Forever....Salam Solidaritas Tanpa Batas!!! Cerdas Militan Bertanggung-Jawab

Postingan populer dari blog ini

“711” Memaknai Pitulungan Dan Kawelasan (?)

Gambar
Hari ke 7 (tujuh) tantangan #NulisRandom2015 dari Komunitas #NulisBukuComunity ZowLow – Setiap kata mengandung arti, setiap makna mengandung maksud, setiap nama mengandung do’a, begitulah orang-orang tua dahulu dalam memberikan sebuah nama selalu mempunyai maksud tujuan dan tentunya do:a. Apalah artinya sebuah nama bagi mereka tidak ada, setiap nama ada do’a, pasti itu! Lho kenapa sih demikian (?) tidak ada keterangan secara khusus tentang jal ini akan tetapi dari tuturan dari mulut ke mulut memanglah demikian (?). Adalah salah satu yang menjadi perhatian saya adalah memberi nama dengan angka semisal 711 pada salah satu brand bakpia makanan khas Jokja, belum banyak yang tahu tentang brand 711 ini apa maksudnya. Menurut sang pemilik brand menyatakan ini adalah do’a 7 berarti “pitu” (jawa) bermakna Pitulungan 11berarti “sewelas” (jawa) sehingga ketika digabungkan menjadi “nyuwun pitulungan lan kawelasan gusti Allah” meminta pertolongan dan perlindungan Allah S
Baca selengkapnya

SELAMAT DATANG DI FSP KEP KSPI KARANGANYAR

oleh : Eko Supriyanto NAMA ORGANISASI Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (DPC FSP KEP) Kabupaten Karanganyar. SIAPA & APA FSP KEP DPC FSP KEP adalah organisasi pekerja berbentuk Federasi yang menghimpun organisasi pekerja ditingkat perusahaan–perusahaan (unit kerja) yang kegiatannya dibidang atau sektor : Kimia, Energy, Pertambangan , Minyak, Gas Bumi dan Umum diseluruh Kabupaten Karanganyar. KAPAN FSP KEP DIDIRIKAN FSP KEP didirikan pada tanggal 30 Nopember 1990 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) III SPSI sebagai kelanjutan dari Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (SBLP FBSI) yang telah diubah , disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan waktu . Munas I FSP KEP diadakan pada 00 – 00 – 1995 Merupakan salah satu sektor dari SPSI Munas II FSP KEP diadakan pada 00 – 00 - 2000 .Memisahkan diri dari SPSI Munas III
Baca selengkapnya

IKRAR FSP KEP

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI PERTAMBANGAN MINYAK GAS BUMI DAN UMUM 1. Kami anggota federasi SP KEP adalah pekerja Indonesia bertekad menjadi insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami anggota federasi SP KEP adalah pekerja Indonesia bertekad untuk selalu berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta setia dan taat menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. 3. Kami anggota federasi SP KEP adalah pekerja Indonesia bertekad memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam membangun jiwa solidaritas dan kesetiakawanan yang tulus demi terciptanya kesejahteraan bersama. 4. Kami anggota federasi SP KEP adalah pekerja Indonesia bertekad meningkatkan etos kerja produktifitas kejujuran disiplin dan bertanggung jawab. 5. Kami anggota federasi SP KEP adalah pekerja Indonesia bertekad mengembangkan kemitraan dan harmonisasi hubungan industrial yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan Indonesia .
Baca selengkapnya