Buruh tuntut pemberian Jamsostek dan hapus sistem kontrak

Solo (Espos)–Peringatan Hari Buruh sedunia yang jatuh kemarin, Sabtu (1/5) disambut ratusan buruh dengan menggelar mimbar bebas dan aksi turun ke jalan hingga di depan pintu gapura Sriwedari Solo. Para buruh dari sejumlah kawasan di Soloraya tersebut menuntut pemberian Jamsostek serta penghapusan sistem kerja kontrak yang dinilai telah menyengsarakan mereka.

Sejumlah elemem buruh yang menggelar aksi ialah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Solo, Serikat Buruh Setia Kawan (SBSK), relawan pejuang demokrasi (Repdem) Solo, KRKB, serta Konggres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Meski mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisan, namun aksi mereka berlangsung secara damai.

Dalam orasinya, selain menuntut Jamsostek, penghapusan sistem kontrak dan outsourcing, mereka juga menuntut pemberian upah layak minimal sesuai kebutuhan hidup layak (KHL). Mereka bahkan mengancam akan melakukan sweeping ke sejumlah perusahaan yang terbukti tak memberi upah sesuai UMK.

“Tahun ini kita masih bersabar. Namun, tahun depan kita akan melakukan sweeping ke perusahaan-perusahaan yang tak memberi upah sesuai UMK. Kalau perlu kita lapor ke polisi bukan lagi lapor Disnaker,” pekik mereka dalam orasinya.

Aksi juga mengusung isu penolakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Kenaikan TDL, kata mereka, secara langsung akan mengancam keberlangsungan PHK massal bagi para buruh.
“Nasib buruh ke depan ternyata tak kian membaik, namun terus dalam ancaman PHK,” paparnya.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi (FSP KEP) Karangnyar, Eko Supriyanto dalam aksinya menuntut pengelolaan Jamsostek secara wali amanah. Selama ini, meski telah ada Jamsostek, namun pengelolaannya diserahkan kepada BUMN. “Dengan pengeloaan sendiri atau wali amanah, maka bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan buruh,” paparnya. asa ( Solopos )