BPJS: Pekerja Khawatir Implementasi BPJS Lemah

SOLO--Transformasi empat lembaga jaminan sosial menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPSJ) kesehatan dan ketenagakerjaan memancing rasa khawatir di kalangan tenaga kerja. Bukan konsep sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang mereka persoalkan, melainkan implementasi di lapangan.
Terkait hal itu, Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Indonesia Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (DPC FSP KEP) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kabupatan Karanganyar mengajak puluhan anggotanya berdiskusi dengan sejumlah kalangan terkait, termasuk Kepala Jamsostek Area Solo, Abdul Cholik dan Rahmad Munawir, dari NGO Pattiro, di kantor Jamsostek Solo, Rabu (20/6/2012).
Ketua DPC FSP KEP Karanganyar, Eko Supriyanto, mengatakan kalangan pekerja, termasuk KSPI, mendorong untuk dilaksanakannya UU No 40/2004 tentang SJSN. Sesuai rencana, BPSJ diharapkan telah dilaksanakan 1 Januari 2014 untuk BPJS kesehatan dan Juli 2015 untuk jaminan pensiun bagi buruh, guru honorer dan karyawan swasta.
“Kami mendorong dilaksanakan tepat waktu. Tapi kekhawatiran itu tetap ada, karena nyatanya selama ini banyak aturan yang implementasinya sangat lemah,” tegas Eko, saat ditemui wartawan di sela-sela diskusi.
Dia melihat lemahnya implementasi sering terjadi di internal perusahaan. Sebagai gambaran, saat ini, masih banyak perusahaan yang melaporkan gaji pegawainya dengan angka rekayasa alias bukan sebenarnya, lantaran berkaitan dengan besaran nilai premi keanggotaan Jamsostek.  Mengenai adanya jaminan pensiun, Eko mengungkapkan hal itu sangat diharapkan. Meski pun, di sisi lain, pihaknya harus dibebani dengan premi jaminan pensiun selama 15 tahun.
Sementara itu, Abdul Cholik dalam kesempatan tersebut menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk mendukung penerapan BPJS. Kendati demikian, dia memastikan masih banyak hal yang harus disiapkan tim SJSN sebelum pemberlakukan UU SJSN tersebut. “Diharapkan kurang dari dua tahun selesai, padahal dibutuhkan paling tidak 18 peraturan pemerintah (PP). Belum peraturan presiden, belum peraturan menteri, dewan pengawas dan dewan direksinya juga belum. Seleksinya butuh waktu lama. Sinkronisasi ke bawah juga butuh waktu,” jelas Cholik   ( Solopos )

Komentar

Posting Komentar

In Solidarity Forever....Salam Solidaritas Tanpa Batas!!! Cerdas Militan Bertanggung-Jawab

Postingan populer dari blog ini

“711” Memaknai Pitulungan Dan Kawelasan (?)

Gambar
Hari ke 7 (tujuh) tantangan #NulisRandom2015 dari Komunitas #NulisBukuComunity ZowLow – Setiap kata mengandung arti, setiap makna mengandung maksud, setiap nama mengandung do’a, begitulah orang-orang tua dahulu dalam memberikan sebuah nama selalu mempunyai maksud tujuan dan tentunya do:a. Apalah artinya sebuah nama bagi mereka tidak ada, setiap nama ada do’a, pasti itu! Lho kenapa sih demikian (?) tidak ada keterangan secara khusus tentang jal ini akan tetapi dari tuturan dari mulut ke mulut memanglah demikian (?). Adalah salah satu yang menjadi perhatian saya adalah memberi nama dengan angka semisal 711 pada salah satu brand bakpia makanan khas Jokja, belum banyak yang tahu tentang brand 711 ini apa maksudnya. Menurut sang pemilik brand menyatakan ini adalah do’a 7 berarti “pitu” (jawa) bermakna Pitulungan 11berarti “sewelas” (jawa) sehingga ketika digabungkan menjadi “nyuwun pitulungan lan kawelasan gusti Allah” meminta pertolongan dan perlindungan Allah S
Baca selengkapnya

SELAMAT DATANG DI FSP KEP KSPI KARANGANYAR

oleh : Eko Supriyanto NAMA ORGANISASI Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (DPC FSP KEP) Kabupaten Karanganyar. SIAPA & APA FSP KEP DPC FSP KEP adalah organisasi pekerja berbentuk Federasi yang menghimpun organisasi pekerja ditingkat perusahaan–perusahaan (unit kerja) yang kegiatannya dibidang atau sektor : Kimia, Energy, Pertambangan , Minyak, Gas Bumi dan Umum diseluruh Kabupaten Karanganyar. KAPAN FSP KEP DIDIRIKAN FSP KEP didirikan pada tanggal 30 Nopember 1990 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) III SPSI sebagai kelanjutan dari Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (SBLP FBSI) yang telah diubah , disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan waktu . Munas I FSP KEP diadakan pada 00 – 00 – 1995 Merupakan salah satu sektor dari SPSI Munas II FSP KEP diadakan pada 00 – 00 - 2000 .Memisahkan diri dari SPSI Munas III
Baca selengkapnya

IKRAR FSP KEP

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI PERTAMBANGAN MINYAK GAS BUMI DAN UMUM 1. Kami anggota federasi SP KEP adalah pekerja Indonesia bertekad menjadi insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami anggota federasi SP KEP adalah pekerja Indonesia bertekad untuk selalu berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta setia dan taat menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. 3. Kami anggota federasi SP KEP adalah pekerja Indonesia bertekad memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam membangun jiwa solidaritas dan kesetiakawanan yang tulus demi terciptanya kesejahteraan bersama. 4. Kami anggota federasi SP KEP adalah pekerja Indonesia bertekad meningkatkan etos kerja produktifitas kejujuran disiplin dan bertanggung jawab. 5. Kami anggota federasi SP KEP adalah pekerja Indonesia bertekad mengembangkan kemitraan dan harmonisasi hubungan industrial yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan Indonesia .
Baca selengkapnya